Kediri potretjatim.id – Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PC SEMMI) Kediri Raya menggelar diskusi kebijakan dan keberpihakan publik dengan fokus bahasan terhadap isu-isu krusial penyelenggaraan ketertiban umum. Forum yang digelar pada Kamis (15/10) di Warung Brader Soehat Tepus Kediri ini mengusung tema Ikon Daerah yang Terancam: Menagih Nyali Penegak Hukum Dalam Penyelenggaran Ketertiban Umum di Kediri. Hadir dalam forum tersebut perwakilan BEM dari berbagai kampus, mahasiswa, serta perwakilan Ormas yang ada di kota dan kabupaten Kediri.
Sebagai pemantik nalar kritis sekaligus ruang edukasi bagi generasi muda di Kediri Raya, PC SEMMI Kediri Raya mengundang beberapa narasumber. Dr. Samsul Munir, SH.I., M.Ag., sebagai pembicara utama yang hadir sebagai pemantik diskusi, memberikan apresiasi atas inisiatif terselenggaranya diskusi selain topik bahasannya yang cukup relevan dan menjadi trending topik di Kediri, tema diskusi juga bersinggungan langsung dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat dan upaya penyelenggaraan ketertiban umum dari pihak-pihak berwenang di daerah Kediri.
Dalam pemaparannya, narasumber yang biasa disapa Gus Munir menilai bahwa forum-forum diskusi tentang kebijakan publik di era yang sedemikain terbuka dengan hadirnya berbagai platform media sosial menjadi sangat strategis dan diperlukan guna mencetak calon-calon pemimpin masa depan yang berintegritas yang mampu mewujudkan perlindungan, keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, serta menjadi wadah komunikasi dalam rangka mitigasi konflik sosial.
“Tidak saja penting bagi masyarkat unmum, saya kira kegiatan ini cukup relevan dan strategis untuk kalangan pemangku kebijakan dan civitas akademik dalam rangka melahirkan generasi pemimpin daerah yang benar-benar peduli —bukan pemimpin yang hanya mengandalkan teori, retorika, atau siasat politik belaka,” tegas Munir di hadapan para peserta.
Lebih lanjut, dengan materi bertajuk “Urgensi Sistem Ketatanegaraan: Mandat Konstitusi, Tanggungjawab Pemerintah, dan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaran Ketertiban Umum di Kabupaten Kediri”, Munir dalam forum diskusi tersebut juga menggarisbawahi bahwa diskusi ini digelar pada momentum yang sangat tepat. Saat ini, dalam upaya deteksi dini konflik sosial dengan berlatar multidimensi di berbagai persoalan yang sedang mengemuka di masyarakat Kediri, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan isu ketertiban umum dan pengelolaan ruang publik.
“Ini adalah momentum yang luar biasa karena hari ini, isu-isu di masyarakat Kediri sangat erat kaitannya dengan ketertiban umum, salah satunya kasus sound horeg yang sedang menghangat belakangan ini,” ungkap Munir.
Fenomena sound horeg, perbuatan pelanggaran terhadap norma kesusilaan di tempat-tempat fasilitas umum belakangan ini banyak menarik perhatian publik, tidak hanya menjadi bahan perdebatan hangat di masyarakat, namun hal itu sangat penting untuk disikapi seperti halnya melalui dialog antar pihak-pihak berkepentingan. Dialog antar pihak berkepentingan menurut Munir adalah hal terpenting dalam penyelenggaraan ketertiban umum serta menghindari terjadinya konfilk sosial di masyarakat.
“Dialog antar pihak yang berkepentingan, pengaturan pelaksanaan, dan penegakan aturan, merupakan tiga poin yang paling menentukan dalam penyelenggaran ketertiban umum dan perlindungan masyarakat guna meminimalisir potensi terjadinya konflik sosial. Setiap orang dari kita masing-masing dijamin kebebasannya oleh konstitusi. Namun kebebasan kita itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain”. pungkasnya.
Mengikiuti urgensi bahasan yang terjadi dalam forum diskusi sore itu, Munir berharap agar gerakan literasi dan dialog kebijakan publik yang digelar PC SEMMI Kediri Raya tidak berhenti hanya sampai di forum-forum diskusi saja. Beliau mendorong agar forum serupa juga diselenggarakan oleh kalangan mahasiswa lain secara rutin, masif, serta serius untuk ditindaklanjuti hingga menghasilkan rekomendasi konkret bagi para pemangku kebijakan di Kediri Raya. [ad/sm]
